Polling

Bagaimana Pendapat Anda mengenai kinerja DKK Sukoharjo?

Shoutbox
Misi

MISI

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di Sukoharjo, yang secara teknis bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan visi tersebut ada 8 misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di semua jenjang administrasi pemerintah, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan dan memantapkan manajemen untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan diberbagai tingkat administrasi dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian harus berprinsip pada rasionalitas, keterpaduan lintas program, efisiansi dalam penggunaan sumber daya, berpikir sistem dalam penyelesaian masalah kesehatan bersama sektor lain dan beroriantasi pada pencapaian kinerja pelayanan kesehatan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelaksanaan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan tersebut, baik keberhasilan maupun hambatannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.

2. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan yang bermutu dan terjangkau.

Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebaik - baiknya tanpa mebedakan kesenjangan sosial ekonomi maupun geografis, untuk itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk masyarakat miskin harus merata, terjangkau, bermutu dan berkesinambungan, baik yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta, serta melaksanakan upaya penanggulangan bencana dan kedaruratan lainnya dengan melibatkan sektor terkait dan masyarakat.

3. Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta lembaga terkait, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan diwujudkan dalam suatu jejaring agar diperoleh sinergisme yang mantap. Untuk itulah diperlukan adanya penggerakan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

4. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat.

Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, perlu advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisian, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan Sistem Jaminan Kesehtan Daerah.

5. Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau serta pembinaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan.

Pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau, akan terpenuhi apabila ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan juga bermutu, merata dan terjangkau. Untuk menghindarkan masyarakat dari masalah kesehatan akibat penyalahgunaan dan pemalsuan produk obat dan makanan perlu dilakukan pembianaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan.

6. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat dalam mengendalikan dan mencegah penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa.

Setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, perlu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali, merencanakan, mengatasi, memelihara meningkatkan dan melindungi kesehatan dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dan kejadian luar biasa.

7. Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu dan berdasarkan data / fakta (evidance based).

Perencanaan yang baik adalah perencanaan berdasarkan data / fakta (evidance based), salah satu upaya untuk mendapatkan data / informasi yang tepat untuk perencanaan di bidang kesehatan adalah dengan mengembangkan sistem informasi kesehatan secara terpadu.

8. Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi kesehatan dan pengembangan profesionalisme.

Semakin ketatnya persaingan global termasuk tenaga kesehatan, diperlukan tenaga kesehatan yang terampil, kompetens dan profesional sehingga  mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing baik yang akan bekerja di institusi pelayanan kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui regulasi di bidang kesehatan dan pengembangan profesionalisme dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai pada setiap pendidikan dan pelatihan.


Gallery Foto
Copyright © 2017 All Right Reserved, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.