Polling

Bagaimana Pendapat Anda mengenai kinerja DKK Sukoharjo?

Artikel

PUSKESMAS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Kategori: Artikel, ditulis oleh Adminsitrator Website
Monday, 17 November 2014 14:52

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yang relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakaan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat dan menyelenggarakan fungsi UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Sejak Tahun 2004, Indonesia telah mempunyai Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan dikeluarkannya Undang Undang  Nomor 40 Tahun 2004 (UUSJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan Bapak Presiden RI pada tanggal 1 Januari 2014 merupakan bagian  dari SJSN tersebut dengan menggunakan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib(mandatory). Diharapkan dengan adanya SJSN, seluruh masyarakat dapat terlindungi dalam sistem asuransi pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Cakupan JKN akan diperluas secara bertahap sehingga pada tahun 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta atau universal health care. Selain dimaksudkan untuk menghapuskan hambatan finansial bagi masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, JKN juga dimaksudkan untuk: 1) mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan; 2) memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukannya; 3) mengutamakan upaya promotif-preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, sehingga orang yang berobat berkurang, dan pembiayaan kesehatan menjadi lebih efisien.

Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Puskesmas mempunyai peran strategis dan keunggulan dalam mendukung terlaksananya JKN dibandingkan dengan praktik dokter, dan klinik swasta. Hal ini disebabkan karena puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak  pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan  pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Fungsi ini mempunyai makna bahwa  puskesmas bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya, tidak hanya menunggu sampai masyarakat menjadi sakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas tidak menitikberatkan pada upaya kuratif saja, tetapi juga upaya preventif dan promotif. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan  perorangan dan masyarakat berupa upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan  pengembangan. Adapun upaya kesehatan wajib adalah upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan wajib diselenggarakan oleh Puskesmas seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana,  perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 menetapkan JKN akan diselengggarkan oleh BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan membayar Puskesmas dengan sistem kapitasi.  Mengingat kondisi geografis indonesia, tidak semua faskes dapat dijangkau dengan mudah, maka BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang berhasil guna.

Oleh sebab itu puskesmas harus dapat mengelola dana kapitasi tersebut sebaik-baiknya, sehingga disatu pihak dapat memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan di pihak lain tetap memberikan keuntungan bagi puskesmas.

 Selanjutnya tentang penggelolan dana kapitasi di Puskesmas harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pertama Milik Pemerintah Daerah.

          Peran puskesmas didalam masa BPJS akan  berdampak pada implementasi sistem kesehatan nasional, yang menganut prinsip managed care, pelayanan kesehatan primer yang saat ini dilakukan di Puskesmas, akan menjadi gerbang utama pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu kualitas pelayanan kesehatan  primer ini harus dijaga, mengingat efek dari implementasi Jaminan Kesehatan nasional ke depan, akan mengakibatkan naiknya permintaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepastian jaminan sudah didapatkan.

Artikel Lainnya

Artikel, Tuesday, 21 October 2014 13:47
Artikel, Wednesday, 02 October 2013 14:23
Artikel, Thursday, 15 August 2013 14:36
Gallery Foto
Copyright © 2017 All Right Reserved, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.